PEMERASAN BERKEDOK KEGIATAN PENDIDIKAN ?

Makassar, Morality

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Namun apakah tujuan pendidikan nasional itu dapat tercapai, bila lembaga pendidikan itu sendiri telah digerogoti atau telah dimanfaatkan dengan unsur kepentingan memperkaya diri sendiri, golongan dan atau kelompok ?.

Permasalahan Pendidikan di Kota Makassar ini diduga telah mencapai titik nadir terendah, dimana  unsur kepentingan memperkaya diri sendiri, golongan dan atau kelompok telah mendominasi hampir seluruh pembiayaan yang diperuntukkan bagi pendidikan itu sendiri.

Ruslan Rahman "lsm Kompleks", mengatakan bahwa menemukan dugaan pemanfaatan jabatan dan wewenang dalam memuluskan semua kepentingan bisnis yang masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Kota makassar ini.

Indikasi tersebut nampak terlihat dari beberapa kegiatan yang memanfaatkan organisasi yang bergerak di dalam dunia pendidikan dan memanfaatkan kegiatan yang pada tujuan sebenarnya adalah melakukan bisnis, memperkaya diri sendiri dan atau kelompoknya.

Ada tiga (3) kegiatan yang diduga memanfaatkan organisasi yang ada di dalam dunia kependidikan kita di makassar ini yang terindikasi meraup miliaran rupiah dari sekolah yang ada di kota makassar ini, yakni Kegiatan Upacara Pembukaan Porseni di Kota Bantaeng dimana diwajibkan kepada seluruh Kepala Sekolah se Kota Makassar, mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK untuk membayar Rp. 500 ribu pada tingkat TK dan SD dan Rp. 1 juta pada tingkat SMP, SMA dan SMK, dimana diduga mereka (PGRI) memanfaatkan UPTD dan MKKS guna memperlancar pembayaran yang mintakan tersebut.

Sementara untuk kegiatan Seminar Pendidikan Inovatif Makassar Menuju Kota Dunia, dimana diduga kegiatan tersebut hanyalah kedok untuk melakukan Penjualan Buku Danny Pomanto "Anak Guru Menjadi Walikota". Hal ini dapat dilihat dari persuratan yang diduga hanya untuk memanfaatkan MKKS dan Forum MGMP, dimana dalam surat tersebut berisi Kop Surat adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar sementara Nomor Suratnya milik MKKS-F.MGMP-PY dan dimana pada lampiran surat tersebut memuat permintaan peserta seminar yang dikhususkan hanya untuk Sekolah Negeri yang ada di Kota Makassar dan dengan jumlah permintaan peserta sebanyak 1.078 orang dimana setiap pesertanya diwajibkan membayar sebesar Rp. 250 ribu serta setiap peserta diberikan Buku Danny Pomanto "Anak Guru Menjadi Walikota".

Ada lagi penjualan Buku Danny Pomanto "Anak Guru Menjadi Walikota" yang dilakukan baik itu melalui MKKS SMP Negeri dan beberapa UPTD yang ada di Kota Makassar ini, dimana setiap sekolah yang diberikan atau dijatah sebanyak 25 eksamplar dan dengan harga Rp. 150 ribu per eksamplarnya.

 Berdasarkan Perkiraan untuk tiga (3) kegiatan tersebut dapat diduga meraup anggaran yang berasal dari Dana Pendidikan Gratis dan atau dana BOS sebesar Rp.  800 juta untuk kegiatan PGRI, Rp. 270 juta untuk kegiatan seminar dan untuk penjualan langsung ke sekolah sebesar Rp. 400 juta, jadi perkiraan total anggaran yang diraup untuk ketiga kegiatan tersebut sebanyak Rp. 1.470 miliar. (rr)